Budaya politik Indonesia.

Budaya politik Indonesia dapat ditinjau dari lingkup kedaerahan. Sebagaimana dijelaskan (Albert Widjaja) bahwa budaya politik tidak terlepas dari karakteristik masyarakat, maka budaya politik Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri berdasarkan lingkup kedaerahan. Diantaranya budaya politik Jawa, budaya politik Sunda, budaya politik Aceh dan lain-lain[1]

Secara spesifik budaya politik Indonesia sangat sulit untuk dideskripsikan. Hal ini disebabkan heterogenitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia ini memunculkan variasi karakteristik masyarakat. Diferensiasi karakter masyarakat ini memunculkan beberapa tipe budaya politik di Indonesia berdasarkan lingkup kedaerahan yang berpedoman pada falsafah hidup. Walaupun demikian, budaya politik ini merupakan kepribadian bangsa Indoensia yang diintegrasikan oleh semangat pancasila dan UUD 45.

Varian budaya politik Indonesia ini digambarkan dalam Rusadi Kanta (1983) sebagai hasil interaksi antara sistem ekologi, sistem sosial, sistem kepribadian[2] dan lingkungan dalam-masyarakat maupun lingkungan luar-masyarakat. Perubahan sosial yang berkelanjutan menyebabkan dinamisasi budaya politik. Artinya budaya politik tidak berhenti pada satu titik akan tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan kultural dan perubahan teknologi dan modernisasi.

Secara spesifik budaya politik Indonesia dicirikan dengan beberapa karakteristik. Affan Gaffar (2006) menjelaskan setidaknya ada empat arakteristik budaya politik Indonesia.

Pertama: Hierarki yang tegar, pembahasan ini berkaitan dengan adanya dominasi salah satu budaya etnis dominan. Di Indonesia etnis yang banyak mewarnai sikap, perilaku dan orientasi politik para elit adalah etnis Jawa. B. Anderson dkk, dalam bukunya Political Culture in Indonesia memulai analisisnya dari konsep kekuasaan di Jawa. Menurutnya konsep kekuasaan di Jawa berbeda dengan di barat. Di Jawa kekuasaan cenderung konkret, besarannya konstan, sumbernya homogen, tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi. Konsep demikian akan mempunyai implikasi-implikasi yang menguntungkan segelintir penguasa manakala tidak dikelola secara proporsional.

Kedua kecenderungan Patronage, James Scott (1976) menyebutnya dengan pola hubungan Patron-Client. Pola hubungan ini bersifat resiprokal atau timbal balik dengan pertukaran sumber daya. Si Patron mempunyai sumberdaya yang berupa kekuasaan, perlindungan, jabatan, perhatian dan bahkan materi yang kemudian ditukar dengan sumberdaya si Client yang berupa dukungan, kepatuhan dan loyalitas. Pola hubungan demikian akan tetap eksis selama kedua belah pihak masih mampu menyediakan sumberdaya.

Ketiga Kecenderungan Neo-Patrimonialistik, Weber merumuskan Patrimonialisme, merupakan kondisi negara dimana kekuatan militer berada dibawah pengaruh dan kontrol langsung pemimpin negara yang merepresentasikan individualistik. Kondisi demikian terjadi pada masa kepemimpinan rezim orde baru. Kondisi negara dan fenomenanya selama masa kepemimpinan orde baru merepresentasikan konsep Patrimonialisme dari Max Weber[3].

Konstatasi (sementara) budaya politik Indonesia dapat ditelaah dengan pertimbangan beberapa variabel dan dikondisikan sesuai dengan dinamika masyarakat. Secara umum variabel tersebut dapat dilihat dalam:

  • Konfigurasi subkultur di Indoensia yang beraneka ragam. Keanekaragaman ini disatukan oleh falsafah negara Bhineka Tunggal Eka. Integrasi subkultur ini merupakan usaha untuk mencapai equilibrium masyarakat.
  • Budaya politik Indonesia bersifat Parokial kaula dan sebagian bersifat partisipan. Di satu pihak masayarakat masih ketinggalan dalam memanfaatkan hak politiknya, sedangkan dipihak lain para elit sungguh-sungguh berperan aktif sebagai partisipan. Denga demikian budaya politik Indonesia merupakan Mixed political culture yang diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik Parokial lokal.
  • Kecenderungan budaya politik Indonesia yang mempertahankan konsep paternalistik dan patrimonial.
  • Dilema interaksi modernisasi dengan nilai-nilai lama yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat. Secara sosiologis kondisi demikian disebut Anomie hilangnya nilai lama namun belum ditemukan nilai baru yang representatif[4]

[1] baca  Inu Kencana, Op.cit., h.89-97

[2] Menurut Theodore M. Newcomb, kepribadian merupakan organisasi sikap yang dimiliki oleh seseorang yang melatar belakangi perilakunya.

[3] Affan Gaffar, Op.cit., 106-118

[4] Rusadi Kantaprawira, Op.cit., 37 – 40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website